DISITU
01 Feb 2019

Upah Minimum Provinsi Dipastikan Naik 8% Di Tahun 2019

Upah Minimum Provinsi (UMP) akan mengalami kenaikan sebesar 8,03 persen pada tahun 2019 merupakan hasil dari pertimbangan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan upah minimum ini tertuang di dalam formu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif, mengungkapkan bahwa kebijakan ini bukan merupakan keputusan dari kementrian tenaga kerja, melainkan merupakan data yang diambil dari BPS dimana inflasi terjadi sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi juga naik 5,15 persen. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan sehingga UMP diputuskan untuk naik 8% di tahun 2019.

UMP 2019 di Jakarta sendiri, diperkirakan naik menjadi Rp 3.940.972. Angka tersebut naik Rp 292.937 dari UMP tahun ini yang sebesar Rp 3.648.035. "Jika kita mengacu kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen maka besaran UMP 2019 DKI Jakarta akan mendekati angka Rp 4 juta atau sekitar Rp. 3.940.972," Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Upah-Minimum

Besarnya jumlah upah minimum ini berbeda-beda di setiap provinsi. "Ada beberapa provinsi‎ yang perlu menyesuaikan KHL (komponen hidup layak), tapi basic dari peningkatan UMP 2018 ini yang akan dilaksanakan di 2019 sebesar 8,03 persen," ujar Hanif. Hanif juga mengujarkan bahwa sosialisasi kenaikan UMP kepada para pengusaha tidak perlu dilakukan karena seharusnya sudah memahami konten dari peraturan pemerintah tersebut.

 

Baca juga: Besaran Gaji PNS yang Akan Naik di 2019,Simak disini

 

Dikutip dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per tanggal 15 Oktober 2018, gubernur diwajibkan untuk menetapkan UMP 2019. Selain berdasarkan kebijakan dari pemerintah, kenaikan UMP ini memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

UMP tahun 2019 ini ditetapkan dan harus diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019, dan akan berlaku terhitung mulai 1 Januari 2019.

Baca Juga :
ARTIKEL TERPOPULER

ARTIKEL TERFAVORIT