DISITU
23 Mar 2019

Informasi Mengenai Gaji PNS Naik 2019, Wajib Baca

Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Direktorat Kompensasi ASN telah mempertimbangkan untuk menaikan gaji pokok para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Instansi ini diketahui telah melakukan penyusunan konsep usulan kenaikan gaji PNS pada tahun 2019 mendatang yang rencananya akan diterapkan pada awal April 2019.

Penyusunan konsep usulan kenaikan gaji PNS 2019 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang salah satu diantaranya adalah apabila PNS sudah lebih dari 2 tahun tidak dapat memperoleh kenaikan gaji pokok.
Hal ini didasarkan pada Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) berdasarkan Fasilitas, Tunjangan, dan Gaji PNS sebagai pengganti PP Gaji Pegawai Negeri Sipil sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang terakhir diubah dengan PP Nomor 30 tahun 2015, yang masih belum juga ditetapkan.

Gaji PNS 2019 kini dapat dikatakan mengalami perbaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ketujuh belas atas peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1997 tentang Peraturan gaji pns.

Kenaikan Gaji PNS 2019, Pendapat Dari Direktur Kompensasi ASN

Menurut Direktur Kompensasi ASN Aswin, Eka Adhi menjelaskan bahwa kenaikan gaji PNS bergantung dari hasil perhitungan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan negara yang akan dibahas bersama dengan Kemenkeu dalam forum pembahasan antar K/L.

Pengajuan usulan kenaikan gaji pokok PNS 2019 meliputi analisis kebutuhan anggaran berikut simulasi dampak fiscal apa yang akan dibahas dalam forum antar-Kementerian/Lembaga (K/L).
Apabila usulan kenaikan gaji abdi negara 2019 tersebut telah disetujui, maka selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2019 mendatang.

Khusus untuk tahun ini, BKN menyampaikan bahwa tidak ada skema kenaikan gaji PNS di tahun 2018. Akan tetapi, abdi negara akan diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok pns sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2017.

Kebijakan tersebut dilatarbelakangi karena beban keuangan negara akibat kenaikan gaji pokok PNS yang terkait dengan beban pensiun yang semakin meningkat. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah untuk mempercepat proses reformasi pensiun PNS bersamaan dengan reformasi sistem gaji PNS.

Perlu Anda ketahui bahwa kebijakan THR PNS sudah berlangsung sejak tahun 2016 dan THR sendiri berbeda dengan gaji ke-13, di mana THR hanya terdiri dari gaji pokok saja, sementara untuk gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Baca Juga : Milenial, Atur Gaji Bulanan Secara Bijak dengan 5 Cara Ini

Besar Gaji PNS

Sebelumnya, besaran tunjangan kinerja ditentukan sendiri oleh instansi atau lembaga. Itulah sebabnya PNS di Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan golongan pangkat IV.e dan gaji pokok Rp 5.620,300 bisa menerima tunjangan berbeda. Seorang PNS Kejaksaan Agung bisa menerima Rp 25,74 juta, sedangkan PNS yang di Kemenkeu bisa mendapatkan tunjangan kinerja sampai Rp 46,95 juta. Adapun untuk gaji, bila selama ini diberikan sesuai pangkat dan golongan, ke depan akan dibedakan berdasarkan pada beban kerja, tanggung jawab, risiko pekerjaan, serta pencapaian target. Pemerintah juga akan menggunakan indeks kemahalan dalam perhitungan gaji pegawai negeri sipil.

PNS akan diberikan tunjangan kemahalan yang dibuat berdasarkan wilayah kemahalan setiap daerah. Dengan perubahan skema penggajian tersebut, menurut simulasi pemerintah, belanja pegawai baik di pemerintah pusat maupun daerah yang saat ini besarannya di atas Rp 600 triliun bisa ditekan Rp 80,8 triliun. Dengan demikian, belanja rutin berupa gaji pegawai negeri sipil menjadi hanya sekitar Rp 538,144 triliun. Selanjutnya untuk kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada tahun 2015 sebesar 6 persen

Baca Juga : Ingin Gaji Tinggi? 12 Pekerjaan Ini Bisa Anda Coba

Kapan Gaji PNS Naik Tahun 2019?

Sempat disinggung perihal kenaikan gaji pegawai negeri sipil 2019, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan gaji asn tetap dihitung sejak Januari 2019, ‘’karena UU APBN Januari – Desember, jadi pencairan kenaikan gaji pegawai negeri sipil pada bulan April (pembayarannya) menyangkut januari-april’’ tuturnya, di Jakarta, Rabu (13/3/2019). 

Sebelumnya, pemerintah yang didalamnya termasuk presiden, memastikan bahwa kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sudah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Hal tersebut telah dituturkan Sri Mulyani bahwa Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji pegawai negeri sipil tersebut. 

Meskipun telah ditandatangani, Peraturan Pemerintah (PP) kenaikan gaji pns tahun 2019 tersebut masih memerlukan lampiran terkait. Sri Mulyani menerangkan bahwa PP kenaikan gaji pns 2019 tersebut akan memiliki lampiran yang begitu tebal karena setiap kementrian dan lembaga harus menyerahkan daftar seluruh pegawainya.

Selain itu, beliau juga menuturkan bahwa gaji asn akan mengalami kenaikan sebesar 5 persen dari gaji pokok. Kenaikan gaji pokok pns sebesar 5 persen tersebut seharusnya sudah dilaksanakan pada awal tahun 2019 ini, tetapi proses pencairan baru akan dilakukan pada bulan April mendatang. Perapelan pembayaran kenaikan gaji pokok pns tersebut juga akan diikuti dengan pencairan gaji ke-13 dan gaji ke-14 bulan berikutnya atau lebih tepatnya menjelang lebaran.

Gaji PNS 2019 kini dapat dikatakan mengalami perbaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ketujuh belas atas peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1997 tentang Peraturan gaji pns. Gaji abdi negara kini telah berada pada kisaran Rp.1.486.000 – Rp.5.620.000.

Baca Juga : Inilah 5 Pekerjaan Unik dengan Gaji Fantastis

Kenaikan Gaji PNS, Diharapkan Kualitas Meningkat

Terlepas ada kenaikan gaji atau tidak, berapa total gaji take home pay yang diterima, jangan pernah menurunkan pelayanan kepada masyarakat. Terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena PNS adalah abdi negara, dengan tugas pokok melayani masyarakat. Semoga dengan adanya tambahan gaji ke-14 kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.

Presiden Joko Widodo mengaku merasa puas dan senang, bahkan tak sungkan untuk memuji kinerja atau kualitas abdi negara yang terus membaik seiring dengan berjalannya waktu baik dari segi pelayanan surat izin usaha perdagangan (SIUP) maupun izin mendirikan bangunan (IMB).

cari-kredit-DISITU-pilihanmu

Baca Juga :
ARTIKEL TERPOPULER

ARTIKEL TERFAVORIT