DISITU
24 Sep 2018

Perbedaan E-TLE dan E-tilang, Bagaimana Cara Kerjanya?

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam berlalu lintas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Dirlantas PMJ) siap memberlakukan sistem electronic traffic law enforcement (E-TLE). Uji coba dan sosialisasi dari sistem ini akan dilakukan pada awal bulan Oktober.

Jakarta

Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto mengungkapkan bahwa sistem E-TLE akan diuji coba di di ruas Jalan Sudirman-Thamrin pada bulan Oktober mendatang dengan harapan jauh lebih efisien dari sistem E-Tilang yang telah diterapkan sejak 2016 lalu. Jika sebelumnya E-tilang hanya merupakan sistem yang mencatat pembayaran dari pelanggaran yang dilakukan secara online, E-TLE ini merupakan sistem yang lebih lengkap.

Sistem E-TLE ini merupakan pengawasan pelanggaran lalu lintas yang memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu kamera pengawas berupa closed circuit television (CCTV) canggih yang didatangkan dari Cina.

Sistem e-tilang ini berlaku untuk berbagai pelanggaran rambu lalu lintas, seperti pelanggaran batas marka, pelanggaran jalur khusus, kelebihan daya angkut dan dimensi, tidak menggunakan sabuk keselamatan, mengemudi dengan tidak terkendali dan sambil menggunakan ponsel, pelanggar yang melawan arus lalu lintas, pelanggaran kecepatan, hingga pelanggar parkir liar termasuk pengeteman.

CCTV yang telah dihubungkan dengan TMC Polda Metro Jaya ini tidak hanya digunakan untuk merekam, tetapi juga memotret wajah dan ciri-ciri fisik pelanggar beserta nomor plat kendaraan pelanggar. Data yang terekam oleh CCTV akan dikirim ke pusat monitoring e-tilang.

Selanjutnya, pihak berwenang akan melakukan mengecek identitas kendaraan, dan akan melakukan pemberitahuan pertama melalui melalui pesan singkat ke ponsel yang nomornya sudah terdaftar. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya akan mewajibkan pemilik kendaraan untuk melakukan daftar ulang kendaraan, yaitu melakukan pendaftaran balik nama, ganti warna, ganti pemilik, nomor ponsel hingga email.

Setelah surat bukti pelanggaran elektronik beserta foto bukti pelanggaran dikirim ke alamat pemilik kendaraan, pelanggar wajib membayar denda sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat tilang elektronik. Pembayaran denda ini dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah uang melalui akun virtual Dirlantas di Bank BRI. Jika pembayaran tidak dilakukan dalam dua pekan, Dirlantas akan melakukan pemblokiran STNK secara otomatis dan denda akan ditambahkan pada saat pelanggar melakukan perpanjangan STNK.

Pemberlakuan sistem ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar aturan lalu lintas sehingga masyarakat menjadi lebih tertib dan patuh, serta menjalankan tindakan secara lebih cepat tanpa pungli. Sistem ini dinilai lebih efektif dimana tindakan pelanggaran lalu lintas dapat diketahui secara lebih akurat, seiringan dengan petugas lantas dapat dikurangi.

Baca Juga :
ARTIKEL TERPOPULER

ARTIKEL TERFAVORIT